Rangkumnews.com Bungo – Pemerataan pembangunan merupakan impian seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Namun, keterbukaan informasi sumber dana hingga besaran dana yang dikelola sepertinya masih sulit untuk didapatkan masyarakat.
Seperti halnya proyek tebas layang dan tambal sulam jalan yang setiap tahun dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bungo dengan penggunaan dana APBD dinilai Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM-INSKOR) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jambi tidak ada kejelasan.
Hal tersebut diungkapkan Fahlefi, S.IP selaku Ketua LSM INAKOR, Jum’at (05/03). Fahlefi menduga PUPR Kabupaten Bungo seakan disinyalir ada yang ditutup tutupi pada kegiatan tersebut.
“Kegiatan Tebas layang dan Tambal Sulam di kabupaten bungo dengan penggunaan dana APBD setiap tahunnya belum terlihat jelas hasil yang dilaksanakan, buktinya masih banyak jalan kabupaten bungo yang rusak parah,” ucapnya.
Sebagai kontrol sosial masyarakat, Fahlefi juga berharap adanya pengawasan ketat serta tindakan yang nyata dari aparat hukum untuk penggunaan dana Tebas Layang dan Tambal Sulam Jalan di kabupaten Bungo. Ia juga mendorong pihak Tipikor hingga Kejaksaan segera menindaklanjuti informasi tersebut.
“Kami menduga dana yang bersumber dari APBD daerah tidak jelas dipergunakan untuk kegiatan tersebut,” tambahnya.
Selain itu Fahlefi juga menyampaikan agar Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih memprioritaskan pembangunan yang mengarah kepada azas manfaat.
“Jangan sampai setelah proyek selesai atau dibangun tidak difungsikan dengan alasan belum adanya dana operasional atau lainnya, sehingga dana yang dipergunakan tidak sia sia,” pungkasnya. (tim)