Rangkumnews.com, Sarolangun – Kinerja Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun Bachril Bakri dikritik aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Peduli Negeri Jambi (GPNJ), Selasa (23/1).
Menggelar Aksi digedung DPRD Sarolangun, Aliansi LSM Mendaplok gagal kinerja Pj Bupati Bachril Bakri dalam Memimpin Pemerintahan di Kabupaten Sarolangun, Dalam Penyampaian Mereka Saat Audiensi Dengan Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari yang di Dampingi Oleh beberapa Anggota DPRD Sarolangun.
Menurut Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jaihari .“Pertama mereka melihat dan menurut mereka pak Pj gagal memimpin Sarolangun, dengan alasan terjadinya pengkotak-kotakan di OPD, sehingga Terjadi Gejolak di Beberapa OPD, dan Hal ini di Anggap Tidak Relevan Lagi menjadi seorang Pemimpin.
Selain Itu LSM juga menilai Pj Bupati Sarolangun kurang peka dengan yang terjadi dilapangan. Katanya, banyak korban bencana yang sampai saat ini belum disalurkan bantuan.
LSM juga mengkritisi kinerja Pj Bupati akan pengajuan surat yang belum ditindak lanjuti.
“Berdasarkan temuan tersebut mereka aksi damai menyampaikan ke kami,” katanya.
Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari itupun menilai, secara penilaian emosional hubungan mereka cukup baik. Namun secara kelembagaan terdapat beberapa yang kurang.
“Pertama kemarin terjadinya keterlambatan APBD yang selama ini pengesahan R-APBD itu menjadi APBD belum pernah lewat dari tanggal 30 dan ini terjadi dan sangat kita sayangkan,” ungkapnya.
“Terjadi keterlambatan, tentu ini komunikasi, tidak ada hal-hal yang lain. Kalau komunikasi agak buntu maka ini terjadi kelambatan dalam pembahasan,” tambahnya.
Dijelaskan, mulai dari penyampaian RAPBD yang terlambat hingga pembahasan yang dilakukan secara kejar-kejaran waktu dilakukan. Hingga diakuinya pula bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun terlambat dalam melakukan pengesahan APBD 2024,
“Namun itu masih dalam kurun dimaklumi karena tidak lewat tahun, tapi tidak ada masalah ini yang berdampak buruk kepada daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Tontawi juga mengomentari akan adanya hubungan kurang harmonis antara Pj Bupati dengan DPRD Sarolangun. Kekosongan jabatan ditubuh Pemerintah Sarolangun juga menjadi sorotan aliansi LSM dan DPRD.
“Ada beberapa kami pantau bahasa pak Pj yang menyampaikan tidak welcome dengan DPRD dan tidak welcome dengan Pokir. Itu yang banyak kami terima namun ini tidak kami kesampingkan karena ini tidak bisa dipertanggung jawabkan,” jelasnya.
Disisi lain, Tontawi mengungkapkan pihaknya akan tetap berupaya menjaga komunikasi yang baik dan menindaklanjuti masukan dari rekan-rekan aliansi.
“Insyaalah kita akan mencoba menjaga ini agar pelaksanaan ajang pilpres dan pileg kita ini berjalan dengan lancar,” pungkasnya.
Reporter : Budi Pratama.