SERSAN MAYOR HARUN BIN SANAN
Nama : Sersan Mayor Harun Bin Sanan
Lahir : Desa Koto Jayo, Kec. Tanah Tumbuh, Kab. Bungo, Provinsi Jambi.
Tanda jasa :
1. Bintang Gerilya (Pahlawan Gerilya) Oleh Presiden RI Soekarno 1958.
2. Satya Lancana Pelaku Perang Kemerdekaan I (SLC PK. I) oleh Menhan RI Djuanda 1958.
3. Satya Lancana Pelaku Perang Kemerdekaan ke II (SLC PK. II) oleh Menhan RI Djuanda 1958.
Sebelum Tahun 1999, Bungo Tebo adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah pada saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mengacu pada Undang-Undang tersebut, pada Tahun 1999 era reformasi, Kabupaten Bungo Tebo melakukan pemekaran dengan menjadi 2 (dua) daerah yaitu Kabupaten Bungo dengan Ibukota Muaro Bungo dan Kabupaten Tebo dengan Ibukota Muaro Tebo. Alasan terjadinya pemekaran ialah untuk memudahkan administrasi, mengembangkan potensi wilayah, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran daerah diharapkan agar dapat mempercepat pembangunan di daerah-daerah.
Kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang mempunyai potensi wilayah selain daerah yang perekonomian maju kabupaten Bungo juga banyak mengandung nilai-nilai sejarah, salah satu yang jadi nilai sejarah yaitu adanya perjuangan rakyat Bungo dalam perang kemerdekaan Tahun 1945 yang merupakan penyerahan Kota Muara Bungo melalui perundangan-perundangan dari kekuasaan TBA kepada Pemerintah RI yakni kewedanan Muara Bungo pada tanggal 11 Desember 1949.
Berawal dari semangat juang untuk kemerdekaan, pada masa Perang Dunia II, Harun bersama adik kandungnya bernama Daud masih remaja ikut bergabung menjadi pasukan Heiho yang merupakan salah satu pasukan/organisasi militer bentukan Jepang saat Jepang menjajah Indonesia. Pasukan ini dibentuk berdasarkan instruksi Bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kekaisaran Jepang pada tanggal 2 September 1942 dan mulai merekrut anggota pada 22 April 1943. Jepang melalui Sendenbu (Humas) mempropagandakan bahwa Heiho merupakan suatu kesempatan bagi para pemuda Indonesia untuk berbakti kepada tanah air dan bangsa. Syarat menjadi anggota Heiho adalah seorang pemuda yang memiliki usia 18-25 tahun, memiliki tinggi minimal 110 cm dan berat badan 45 kg, sehat jasmani dan rohani, berperilaku baik, dan berpendidikan minimal tamatan sekolah dasar.
Para pemuda yang terpilih menjadi pasukan Heiho dijanjikan menjadi anggota Angkatan Darat dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Pemuda-pemuda Indonesia yang bergabung dengan Heiho tidak pernah diberi pangkat atau jabatan yang tinggi. Berbeda bagi pemuda yang tergabung dalam PETA atau Gyugun yang juga organisasi militer bentukan Jepang yang selalu ada promosi kenaikan pangkat atau jabatan. Pasukan Heiho mendapat pelatihan beberapa bulan oleh Jepang karena itu dianggap memiliki kemampuan militer yang lebih baik ketimbang pasukan PETA. Atas dasar itu, pasukan Heiho banyak ditugaskan di unit-unit penangkis serangan udara, artileri lapangan, tank, mortir, dan transportasi. Perekrutan Heiho pada angkatan darat Jepang kemudian diikuti oleh perekrutan kempeiho (Polisi Militer Hukum) bagi Kempetai maupun keigun heiho (Tentara Strategis) bagi angkatan laut Jepang.
Heiho tidak memiliki komandan dari bangsa Indonesia, tapi berada di bawah komando tentara Jepang. Latihan yang diberikan lebih banyak berkaitan dengan stamina fisik, seishin (semangat), dan keberanian yang tidak mengenal rasa sakit dan tidak takut kematian. Menjelang akhir pendudukan Jepang di Indonesia, jumlah pasukan Heiho diperkirakan mencapai 42.000 orang. Heiho dibubarkan oleh PPKI setelah Jepang menyerah pada Belanda dan sebagian anggotanya dialihkan menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang merupakan cikal bakal dari lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata.
Pada masa mempertahankan kemerdekaan ini, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri atau badan perjuangan rakyat. Usaha pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara resmi.
Salah satu bintang jasa yang beliau pakai di foto adalah Bintang Gerilya. Pada masa bergerilya melawan penjajah beliau, Daud (adik) dan pejuang lainnya sering keluar masuk hutan dan dihutan Daud diterkam harimau hingga akhirnya wafat. Setelah Indonesia merdeka beliau melakukan perjalanan untuk mengurus gaji sebagai TNI dari tempat tinggal kampung istri di Desa Peninjau, Kecamatan Pelayang, Kabupaten Bungo ke Kota Jambi yang mana istri dan anak-anak beliau juga ikut serta namun markas TNI di Kota Jambi menyarankan untuk beliau langsung ke Markas TNI pusat Jakarta, istri dan anak tidak ikut dan menunggu di Kota Jambi. Sepulang dari Jakarta selesai mengurus pensiun beliau bersama istri dan anak-anak tetap menetap di kota Jambi hingga beliau wafat. Sersan Mayor Harun Bin Sanan, dikebumikan di Makam Pahlawan Satria Bakti Kota Jambi.
Muara Bungo, 8-11-2023.
Penulis : David Kasidi, S.H., M.H. (Cucu dari Sersan Mayor Harun Bin Sanan).
Abdur Rasyid, S.IP (Cucu dari Sersan Mayor Harun Bin Sanan).
Ilham, S.IP (Cucu dari Sersan Mayor Harun Bin Sanan).
Sumber acuan : Wikipedia, Skripsi Dewi Damayanti dan Shuraya, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jambi.