Penulis : Kaharuddin, S.Pd.I.,M.Pd Dosen Institut Agama Islam Muhamad Azim Jambi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Manajemen Pendidikan Islam
Rangkumnews.com – Pendidikan selalu disebut sebagai jantung peradaban tempat manusia belajar menjadi arif, bukan sekadar cerdas. Namun belakangan, jantung itu berdetak lemah. Dunia pendidikan kita kerap diwarnai berita kekerasan, degradasi moral, dan hilangnya rasa hormat antara guru dan murid. Tragedi demi tragedi seperti mengisyaratkan bahwa sekolah, yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi tumbuhnya karakter dan ilmu, kini mulai kehilangan maknanya.
Peristiwa yang menimpa Agus Saputra, seorang guru di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, Jambi, menjadi simbol getir dari kenyataan itu. Di hadapan publik, guru yang sejatinya digugu lan ditiru justru dikeroyok oleh murid-muridnya sendiri dan rekaman peristiwa itu tersebar luas tanpa empati. Peristiwa ini mengguncang nurani, bukan hanya karena kekerasannya, tetapi karena ia mencerminkan krisis yang lebih dalam: krisis moral, krisis sistem, dan krisis penghormatan terhadap pengetahuan.
Tragedi ini bukanlah insiden yang berdiri sendiri. Ia adalah gejala dari penyakit laten dalam tubuh pendidikan nasional penyakit yang berakar pada hilangnya arah kebijakan, melemahnya fungsi keluarga, serta memudarnya nilai-nilai keteladanan guru. Pendidikan yang seharusnya menjadi ladang nilai kini berubah menjadi arena konflik; tempat emosi mengalahkan rasio, gengsi menggantikan adab, dan formalitas menenggelamkan kemanusiaan.
Krisis Pendidikan: Ketika Moral, Struktur, dan Akal Seolah Mati Bersama
Sebuah video berdurasi singkat mengguncang ruang publik: seorang guru dikeroyok oleh murid-muridnya di ruang kelas sendiri. Pemandangan itu begitu ironis tempat yang seharusnya menjadi taman ilmu berubah menjadi arena kekerasan. Tragedi ini adalah cermin dari runtuhnya fondasi moral dan sistemik dalam pendidikan nasional.
Dalam filsafat pendidikan, sekolah sejatinya merupakan habitat moral (Noddings, 2002) ruang di mana pengetahuan tumbuh bersama nilai.
Namun kini, sekolah kehilangan fungsi etikanya. Ia tidak lagi menanamkan budi, melainkan sekadar mengejar angka, sertifikat, dan akreditasi. “Kehilangan makna” bukan hanya soal menurunnya disiplin siswa, tetapi tentang hilangnya roh pendidikan sebagai proyek kemanusiaan.
Krisis Otoritas Guru: Retaknya Struktur Simbolik Pengetahuan
Krisis terbesar pendidikan Indonesia saat ini adalah rapuhnya otoritas moral dan epistemik seorang guru. Dalam teori Pierre Bourdieu (1991), guru memiliki modal simbolik berupa penghormatan sosial dan kepercayaan moral. Kini, modal itu terkikis oleh sistem yang memperlakukan guru layaknya pegawai administratif mudah disalahkan, namun jarang dibela.
Guru yang dahulu menjadi pusat keteladanan kini sering diposisikan sejajar dengan objek kritik publik, bahkan menjadi sasaran digital bullying oleh siswanya sendiri. Ketika penghormatan runtuh, relasi belajar pun berubah menjadi relasi transaksional. Guru mengajar sekadar untuk memenuhi target kurikulum, bukan lagi membangun peradaban.
Padahal, keteladanan moral tidak akan tumbuh di ruang yang dingin. Guru tidak bisa terus diminta sabar jika tidak diberi ruang psikologis untuk pulih. Guru bukan malaikat; mereka manusia yang juga bisa luka. Sistem pendidikan seharusnya hadir untuk melindungi, bukan menekan.
Budaya Kekerasan dan Deindividuasi Moral di Era Digital
Fenomena siswa menyerang guru tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang lebih luas. Media sosial dan lingkungan digital telah menormalisasi agresivitas, ejekan, serta penghinaan. Dalam psikologi sosial, hal ini dikenal sebagai deindividuasi (Festinger et al., 1952) saat individu kehilangan tanggung jawab moral karena larut dalam kerumunan.
Para siswa yang terlibat dalam kekerasan itu mungkin tidak sepenuhnya sadar apa yang mereka lakukan. Mereka hanyut dalam euforia massa, didorong oleh budaya digital yang menjadikan kekerasan sebagai konten viral. Dalam situasi seperti ini, pendidikan kehilangan kendali atas moral publik, sebab nilai-nilai kebajikan kini kalah cepat dari algoritma.
Keluarga yang Gagal Menjadi Sekolah Pertama Ki Hadjar Dewantara pernah mengingatkan, pendidikan sejatinya bertumpu pada Tri Pusat: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketika salah satunya runtuh, dua lainnya akan pincang.
Hari ini, banyak keluarga kehilangan fungsi utamanya sebagai laboratorium empati. Tekanan ekonomi, kesibukan kerja, dan budaya digital membuat komunikasi hangat di meja makan tergantikan oleh layar ponsel dan pesan singkat. Anak-anak tidak lagi belajar hormat dari rumah, melainkan dari media sosial yang sarat ejekan. Akibatnya, sekolah menjadi tempat pelampiasan frustrasi sosial.
Dalam perspektif ini, penyimpangan perilaku siswa bukanlah penyakit individu, tetapi gejala sosial dari keluarga yang kehilangan waktu untuk mendidik dengan hati.
Pemerintah yang Kehilangan Fokus: Gizi Diselamatkan, Pikiran Ditinggalkan
Program “Makan Bergizi Gratis (MBG)” memang terdengar mulia. Namun, di tengah pemangkasan anggaran pendidikan, kebijakan ini justru menyingkap ironi yang lebih besar. Gizi anak memang penting, tetapi memberi makan akalnya jauh lebih genting.
Dalam perspektif ekonomi politik pendidikan (Apple, 2004), kebijakan populis semacam ini sering berfungsi sebagai instrumen pencitraan, bukan solusi substantif. Negara tampak lebih sibuk memoles kebijakan instan ketimbang memperkuat fondasi nilai dan profesionalisme guru. Padahal, bangsa tidak akan maju hanya dengan perut yang kenyang, melainkan dengan pikiran yang tercerahkan.
Pendidikan Tanpa Dukungan Psikologis adalah Pendidikan yang Sakit
Salah satu kelemahan struktural paling fatal adalah ketiadaan konselor pendidikan dan psikolog sekolah di lembaga-lembaga pendidikan negeri. Padahal, dalam manajemen pendidikan modern, keberadaan tenaga psikologis adalah syarat mutlak bagi kesehatan emosional ekosistem belajar.
Tanpa dukungan psikologis, sekolah ibarat panci tekanan tanpa katup pelepas. Konflik kecil menumpuk, emosi tidak tersalurkan, dan akhirnya meledak menjadi kekerasan. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi bentuk negligence policy kebijakan pembiaran sistemik yang berujung pada tragedi kemanusiaan.
Solusi dan Langkah Preventif: Membangun Ulang Ekosistem Pendidikan yang Sehat
Agar peristiwa tragis seperti di Jambi tidak terulang kembali, dibutuhkan perubahan menyeluruh yang tidak berhenti pada sanksi dan klarifikasi, tetapi menyentuh akar persoalan. Ada beberapa langkah strategis yang perlu segera dilakukan :
1. Rehabilitasi Nilai dan Keteladanan Guru
Pemerintah daerah dan pusat perlu membangun program penguatan karakter guru, bukan hanya dalam aspek pedagogik, tetapi juga dalam kesejahteraan dan psikologi. Guru yang tenang dan dihormati akan menjadi sumber ketenangan bagi siswanya. Penghormatan terhadap guru harus dikembalikan melalui pendidikan publik, kebijakan perlindungan hukum, dan peningkatan kesejahteraan.
2. Integrasi Pendidikan Moral Digital
Kementerian Pendidikan harus memperkuat literasi digital berbasis etika dan tanggung jawab sosial. Setiap siswa perlu diajarkan tentang digital empathy bagaimana menghormati manusia di balik layar. Literasi digital bukan sekadar kemampuan mengakses teknologi, tetapi kemampuan menjaga nilai kemanusiaan di dunia maya.
3. Revitalisasi Fungsi Keluarga
Kementerian dan pemerintah daerah harus mendorong program parenting education berbasis spiritual dan psikologis, agar orang tua kembali menjadi mitra aktif sekolah. Rumah harus menjadi sekolah pertama tempat anak belajar empati, disiplin, dan kasih sayang.
4. Hadirkan Psikolog dan Konselor di Setiap Sekolah
Pemerintah wajib menempatkan minimal satu konselor profesional di setiap sekolah menengah. Kehadiran tenaga ahli psikologi bukanlah kemewahan, tetapi kebutuhan fundamental. Mereka berperan mencegah konflik, memediasi masalah, dan menjaga kesehatan mental komunitas belajar.
5. Reformasi Kebijakan Pendidikan Nasional
Kebijakan pendidikan harus kembali berpijak pada orientasi nilai, bukan sekadar proyek populis. Program-program instan perlu diganti dengan investasi jangka panjang: pelatihan guru, peningkatan kapasitas sekolah, dan penguatan riset pendidikan. Pendidikan harus menjadi prioritas politik yang sejati, bukan alat kampanye elektoral.
Pendidikan yang Kehilangan Ruh
“Guru bukan musuh, guru adalah korban.” Kalimat ini seharusnya menjadi renungan bersama. Setiap pukulan terhadap guru adalah pukulan terhadap masa depan bangsa.
Dalam pandangan manajemen pendidikan Islam, guru adalah khalifah ilmu penjaga amanah akal dan adab. Ketika guru harus berhadapan dengan muridnya sendiri, maka pendidikan telah kehilangan ruh spiritualnya.
Pendidikan tidak boleh diperlakukan sebagai proyek politik jangka pendek, tetapi harus ditempatkan sebagai proyek peradaban. Sebab bangsa tidak akan hancur karena lapar, melainkan karena kehilangan hormat terhadap ilmu dan pendidiknya.
Ketika Pemerintah Kehilangan Fokus, Pendidikan Kehilangan Makna
Pendidikan sejatinya bukan sekadar urusan gedung, kurikulum, atau angka partisipasi; ia adalah urusan peradaban tentang bagaimana bangsa menanamkan akal sehat, moral, dan kasih pada generasi penerusnya. Namun, ketika pemerintah kehilangan fokus, arah itu pun kabur. Pendidikan direduksi menjadi proyek lima tahunan, bukan investasi kemanusiaan jangka panjang. Guru dibiarkan berjuang sendiri, keluarga kehilangan peran, dan sekolah terjebak dalam rutinitas tanpa ruh.
Ketika kebijakan lebih sibuk memoles citra daripada membangun jiwa, maka yang tumbuh bukanlah manusia merdeka, melainkan manusia yang bingung arah. Di titik inilah makna pendidikan terkikis: ia hidup secara administratif, tetapi mati secara moral.
Bangsa ini tidak akan runtuh karena kekurangan gizi, tetapi karena kehilangan hormat terhadap ilmu dan pendidiknya. Maka, tugas terbesar negara hari ini bukan sekadar memberi makan tubuh, tetapi memberi gizi pada akal dan nurani. Sebab ketika pemerintah kembali menemukan fokusnya, barulah pendidikan bisa kembali menemukan maknanya sebagai cahaya yang menuntun peradaban, bukan sekadar rutinitas yang kita jalani tanpa jiwa.
Dengan demikian penjelesan diatas, dapat ditarik tiga kesimpulan mendasar :
1. Pendidikan adalah proyek moral, bukan sekadar proyek administratif.
2. Kekerasan di sekolah adalah tanda kegagalan sistem, bukan kesalahan individu.
3. Guru harus dilindungi, bukan ditinggalkan.
Namun demikian, ada satu langkah sederhana yang bisa menyelamatkan pendidikan dengan mengembalikan nilai hormat kepada guru, ilmu, dan kemanusiaan.
Pada akhirnya, ketika pemerintah kehilangan fokus, pendidikan kehilangan makna, dan ketika pendidikan kehilangan makna, Maka bangsa akan kehilangan arah.
(red)